Nasional

KPK Periksa Modal Kampanye Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

KPK Selidiki Modal Kampanye Bupati Pemalang

Pada Selasa (10/11/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, dalam penyelidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Fokus utama pemeriksaan kali ini adalah mengusut asal muasal biaya politik yang digunakan oleh Anom untuk kampanyenya.

“Dalam lanjutan perkara Pemalang, hari ini Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan terhadap Nurkholes dilakukan di Gedung Merah Putih KPK bersama empat saksi lainnya. Keempat saksi lainnya terdiri dari Suranto sebagai Sekda Kabupaten Purworejo, dan tiga pihak swasta yaitu Dias Pamungkas, Dias Adi Dharma, serta Petronela Krenak yang merupakan Bupati Sorong Selatan. Namun, Petronela dijadwalkan ulang untuk diperiksa di kemudian hari.

Peran Para Tersangka dalam Kasus

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Anom Widiyantoro sebagai bupati nonaktif, ada Mohamad Haris yang berperan sebagai orang kepercayaan Anom dari pihak swasta. Lilik Budi Suprianto juga terlibat sebagai pihak swasta lainnya. Terakhir adalah Iptu Setya Budi Dias Oktavianto yang bertugas sebagai staf administrasi KPK.

Kasus ini memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan antara kepemimpinan daerah dan praktik politik uang. Dalam banyak kasus serupa di Indonesia, biaya kampanye kerap menjadi alasan bagi pejabat untuk melakukan korupsi setelah terpilih. Ini bukan pertama kalinya KPK menyelidiki aliran dana kampanye pejabat daerah.

Implikasi Luas Penyelidikan

Penyelidikan ini tidak hanya berdampak pada reputasi individu-individu terkait tetapi juga memperlihatkan tantangan besar dalam mengatasi korupsi politik di tingkat daerah. Sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya, KPK terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Ini termasuk penerapan regulasi anti-korupsi yang lebih ketat serta edukasi publik mengenai dampak buruk korupsi terhadap pembangunan daerah.

Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan internal dalam pemerintahan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat dan transparansi anggaran publik, risiko tindakan korupsi meningkat signifikan. Hal serupa terjadi ketika KPK periksa Boyamin Saiman, guna menguak kasus mafia tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa tujuan utama pemeriksaan Plt Bupati Pemalang oleh KPK?

Pemeriksaan bertujuan untuk menggali informasi terkait modal politik kampanye dari bupati nonaktif yang kini menjadi tersangka dalam kasus pemerasan.

Siapa saja pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka?

Tiga pihak lain ikut menjadi tersangka: Mohamad Haris dari sektor swasta, Lilik Budi Suprianto juga dari swasta, dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto dari staf administrasi KPK.

Bagaimana dampak penyelidikan terhadap kebijakan antikorupsi di daerah?

Penyelidikan ini menegaskan perlunya peningkatan pengawasan internal dan transparansi anggaran guna mencegah korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Baca Juga: KPK Dalami Modal Kampanye Bupati Anom dalam Kasus Pemerasan

Eugene Jenkins

Penulis di Julienminard - Gaya Hidup & Kreativitas

Penulis dan kontributor di Julienminard - Gaya Hidup & Kreativitas yang membagikan panduan praktis, ulasan, dan informasi bermanfaat.