Nasional

Legislator PKB Apresiasi Pemecatan Ahrie Sonta: Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Keputusan Polri untuk memecat Irjen Ahrie Sonta atas kasus penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto menuai dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Abdullah, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Abdullah, langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Ketaatan Polri terhadap Hukum

Abdullah menilai bahwa tindakan pemecatan ini mencerminkan ketaatan Polri terhadap peraturan perundang-undangan. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh anggota kepolisian, tanpa terkecuali. “Pemecatan Ahrie Sonta patut diapresiasi karena merupakan bentuk ketaatan Polri terhadap peraturan,” ujarnya ketika dihubungi pada Kamis (12/11/2026).

Dorongan untuk Reformasi Internal

Tak hanya itu, Abdullah juga menyatakan pentingnya reformasi internal di tubuh Polri. Dia menekankan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak tegas, baik yang dilakukan oleh anggota di posisi rendah maupun tinggi. “Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak tegas,” tegasnya.

Komentar ini sejalan dengan upaya reformasi yang sedang digalakkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Abdullah menambahkan bahwa Komisi III akan terus mendorong kapolri untuk menindak tegas setiap anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran hukum sebagai bukti keseriusan dalam melakukan perubahan.

Pemrosesan Berdasarkan Fakta Persidangan

Abdullah juga mempersilakan proses hukum terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika diperlukan. Namun, dia mengingatkan bahwa setiap keputusan sanksi, termasuk pemecatan, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. “Sanksi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan,” jelasnya.

Imbas Keputusan ini bagi Institusi

Tindakan tegas seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum internal tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada masyarakat tentang keseriusan institusi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Langkah ini tentunya sejalan dengan aspirasi publik akan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan adanya tindakan nyata seperti ini, kepercayaan publik terhadap Polri bisa semakin meningkat. Bahkan dalam rapat penting bersama DPR yang membahas isu penyadapan ilegal baru-baru ini, kapolri jenderal suyudi hadiri rapat, hal tersebut menjadi salah satu topik utama pembahasan.

Kritik dan Dukungan Publik

Meskipun ada dukungan luas terhadap keputusan ini, tidak sedikit pula kritik yang muncul dari berbagai kalangan terkait proses dan dampak jangka panjangnya. Beberapa pakar hukum mengingatkan agar langkah serupa terus dikawal sehingga tidak berhenti sebatas retorika belaka.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan reformasi berjalan konsisten dan menyeluruh ke semua lini organisasi kepolisian. Dengan begitu, harapan besar masyarakat akan hadirnya institusi penegak hukum yang bersih bisa benar-benar terwujud.

Baca Juga: Surya Paloh Tegaskan Kesetiaan NasDem pada Prabowo: Sebuah Komitmen Konstitusional

Eugene Jenkins

Penulis di Julienminard - Gaya Hidup & Kreativitas

Penulis dan kontributor di Julienminard - Gaya Hidup & Kreativitas yang membagikan panduan praktis, ulasan, dan informasi bermanfaat.